Semangat Rasionalisasi Anggaran yang Pro-Rakyat

SEJAK awal menjabat sebagai pemimpin Riau 19 Februari lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman terus mengisyaratkan melakukan rasionalisasi anggaran untuk dimaksimalkan kepada program pro-rakyat yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye.

 Di antara yang kerap disampaikan adalah mengurangi anggaran perjalanan dinas, yang semula tercatat Rp238 miliar dari Rp8,2 triliun total APBD 2014, akan dipangkas separuhnya pada APBD Perubahan, April nanti. Juga akan dipangkas anggaran yang dinilai tidak perlu, mubazir serta terkesan bermewah-mewah pada anggaran rutin, yang persentasenya mencapai 53 persen.

Terindikasi, APBD murni Rp8,2 triliun, nantinya akan diubahsuaikan pada mata anggaran tertentu. Di antaranya, bagaimana mengalihkan hasil rasionalisasi anggaran tersebut ke kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, sekolah di pedesaan, fasilitas publik dan kesehatan serta memperbesar alokasi anggaran bagi kabupaten/kota.

 Kita tentu menyambut baik adanya program pro-rakyat. Sebab, salah satu masalah yang berulang setiap tahun ialah membengkaknya anggaran rutin, yang tahun ini mencapai 53 persen. Angka yang seakan menegaskan bahwa belum ada upaya efisiensi pemerintah. Padahal, ada opsi lain yang wajib dan layak dilakukan yakni disiplin belanja untuk efisiensi APBD.

 Sepatutnyalah, belanja modal yang semestinya dialokasikan untuk infrastruktur atau proyek yang bernilai ekonomis tidak justru digunakan untuk kegiatan yang konsumtif. Misalnya, membeli mobil dinas baru hingga mempermewah gedung pemerintahan dan perkantoran. Padahal, hal-hal seperti itu tidak memiliki fungsi ekonomis dan malah membebani anggaran.

 Itu belum lagi penyerapan belanja yang relatif rendah dan biasanya menumpuk pada kuartal ketiga serta keempat. Sesuatu yang akhirnya membuat APBD tak kunjung menyentuh dan menjawab masalah krusial, yaitu pengangguran. Padahal, semestinya APBD bisa menjadi instrumen penguat stimulus dan memacu perekonomian sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Harus diakui, rasionalisasi anggaran ini tidak serta-merta mampu mengatasi semua persoalan negeri ini. Kemiskinan, pengangguran, lemahnya infrastruktur, dan lainnya, tidak bisa langsung habis.

Namun, kita berharap dengan semangat yang kelak direalisasikan secara patut, setidaknya bisa memberi rasa optimisme kepada rakyat, bahwa ke depan ada pemerintah yang bekerja keras. Bukan pemerintahan yang menjual mimpi. ***